Pencerahan Menuju Kearifan Lokal

Kini, kita telah memasuki tahun 2012. Tentu, banyak kenangan suka maupun duka mewarnai tahun 2011 yang sudah berlalu. Ada keinginan yang gagal diraih pada tahun 2011, sebaliknya bisa jadi banyak yang kita peroleh dalam hal-hal yang justru tidak direncanakan pada awalnya. Bagi saya, tahun 2011 memberikan kesempatan untuk mengenal beberapa teman yang aktif mendampingi komunitas adat. Banyak pencerahan yang diperoleh melalui mereka. Realitas yang sebenarnya telah ada sejak berabad-abad yang lalu, namun bagi saya merupakan hal baru.

Pegenalan saya terhadap konsep kearifan komunitas adat, berawal ketika pada beberapa kesempatan di sepanjang tahun 2011, bertemu dan melakukan diskusi dengan Tina Ngata (ibu kampung: satu dari tiga serangkai unsur kelembagaan adat Ngata Toro), dan dengan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah. Puncaknya, ketika saya bersama dengan beberapa teman ikut berkunjung ke Ngata Toro, salah satu wilayah masyarakat adat di Sulawesi Tengah yang terletak berbatasan Iangsung dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

Ngata Toro memiliki kebijakan adat kuat untuk dipatuhi oleh masyarakatnya dalam hal memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu ketentuan adat ini diantaranya mengatur tentang larangan dan pantangan.

Ketentuan adat yang dikategorikan masuk larangan, contohnya: (1) Larangan keras pembukaan lahan perkebunan di wilayah yang di kramatkan (zona inti); (2) Tidak diperkenankan membuka hutan atau mengelolah hutan di tempat keluarnya mata air; (3) Dilarang menebang pohon/membuka lahan perkebunan di daerah kemiringan yang terjal.

Sedangkan dalam hal pantangan, contohnya: (1) Dilarang membawa hasil hutan seperti rotan, pandan hutan dan bambu mentah dalam jumlah banyak kekampung melalui persawahan pada masa padi dalam keadaan keluar buah; (2) Larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan.

Ketentuan adat di atas terkesan sangat sederhana, namun memiliki nilai-nilai yang agung, karena kemurnian ide yang terefleksi dari individu-individu yang tergabung dalam sebuah komunitas. Aturan ini, walaupun tidak tertulis seperti hukum-hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kebijakan adat yang kuat ini dipatuhi oleh masyarakatnya.

Dalam era saat ini, ketika konflik kehutanan seringkali terjadi – menurut catatan LSM HuMa, terjadi 69 konflik di kawasan hutan di sejumlah daerah di Indonesia – semestinya para pengelola kawasan konservasi bersedia mensinergikan kearifan-kearifan lokal seperti di atas.

Pengelolaan kawasan konservasi mestinya tidak hanya terfokus pada aspek teknis semata. Agar pengelolaan kawasan konservasi dapat terlaksana secara efektif, maka dalam pengelolaannya harus berkonsultasi dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan untuk mendapatkan persetujuan. Melalui skema ini diharapkan masyarakat memahami dan mendukung tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan menyetujui peluang-peluang yang ditawarkan kepada mereka.

Upaya di atas penting dilakukan, mengingat bahwa secara umum masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan memandang hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan mereka. Memang, perkembangan informasi dan teknologi telah membawa dampak baik dan buruk bagi masyarakat dalam hubungannya dengan hutan. Dimana terdapat masyarakat yang telah mengalami pergeseran-pergeseran pandangan terhadap hutan tersebut. Namun, bagi masyarakat yang pranata adatnya masih kuat tetap menganggap hutan sebagai tempat penghidupan bagi anak cucu mereka.

Terakhir, untuk mencapai tujuan konservasi yang sejati, mesti ada mediasi resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat. Saya berkeyakinan bahwa bekerja secara sinergi lebih baik dari pada bekerja sendirian. Dan, kearifan masyarakat adat bukan hal tahayul yang haram untuk disinergikan dengan sistem pengelolaan hutan di kawasan konservasi.

RSS
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Whatsapp