Peluang Kerjasama Pemanfaatan Hutan di KPH Pogogul

Keberadaan KPH memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. KPH juga merupakan solusi dari masalah kawasan hutan tidak terkelola dengan baik (open acces). KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan. Disamping itu, KPH juga memiliki tugas dan fungsi membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Selama kurun waktu kurang lebih enam tahun sejak penetapan wilayah KPH Pogogul, beberapa hal telah dilakukan dan disiapkan. Termasuk penyiapan untuk mendorong investasi, serta meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, KPH Pogogul membuka peluang kerjasama pemanfaatan hutan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan, serta membuka kesempatan para pihak untuk berperanserta meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah KPH.

Kerjasama pemanfaatan hutan di KPH Pogogul dapat dilakukan melalui kerjasama usaha pemanfaatan kawasan; usaha pemanfaatan jasa lingkungan; usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; dan kerjasama usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagaimana diatur Permen LHK No. P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017. Sedangkan peranserta meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui fasilitasi perhutanan sosial, sebagaimana diatur Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016.

Berikut hal-hal yang telah disiapkan KPH Pogogul guna membuka peluang kerjasama dan peranserta para pihak.

 

Wilayah KPH Pogogul

Wilayah KPH Pogogul ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.756/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012. Pada penetapan tersebut luas KPH Pogogul ± 199.534 ha.

Berdasarkan Peta Update Kawasan Hutan KPH Pogogul per Oktober 2016, luas KPH Pogogul ± 198.395 ha, terdiri dari HL ± 53.677 ha, HPT ± 96.587 ha, HP  ± 48.131 ha. (Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan – KLHK, 2016).

Secara administrasi wilayah KPH Pogogul terletak di Kabupaten Buol dan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Peta wilayah KPH Pogogul sebagaimana gambar di bawah.

 

RPHJP KPH Pogogul

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) disusun berdasarkan hasil kegiatan tata hutan di KPH yang meliputi tata batas; inventarisasi hutan; pembagian blok; pembagian petak dan anak petak; serta pemetaan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Pogogul ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014 tentang tanggal 8 September 2014. Luas aeal rencana pengelolaan KPH Pogogul sebagaimana Tabel di bawah.

 

Rencana Bisnis

Perencanaan  bisnis  di  KPH Pogogul (Business Plan) disusun pada Bulan Desember 2015, dengan sasaran peluang bisnis meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan. Produk yang akan dihasilkan adalah hasil hutan kayu dari hutan alam meliputi kayu meranti, kayu indah dan kayu rimba campuran, hasi hutan bukan kayu meliputi tanaman rotan, aren dan getah damar.

Perkembangan permintaan produk ke pasar terhadap produksi hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu rimba campuran di provinsi Sulawesi Tengah memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan  ini  menjadi  peluang  besar  bagi  bisnis kehutanan.

Perkembangan potensi dan peluang bisnis hasil pemanfaatan rotan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Perdagangan rotan antar pulau di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun.

Demikian halnya dengan perkembangan potensi dan peluang bisnis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang lainnya.

 

Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan secara lestari dengan masyarakat setempat sebagai pelaku utamanya. Salah satu bentuk dari perhutanan sosial adalah Hutan Desa (HD) yang merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Pada wilayah KPH Pogogul – hingga 1 Juli 2018, terdapat 11 izin perhutanan sosial berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan total luas 4.005 ha.

HD yang telah memperoleh ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi HD Air Terang – Kecamatan Tiloan seluas 165 ha; HD Lakuan Buol – Kecamatan Lakea seluas 120 ha; HD Nandu – Kecamatan Gadung seluas 95 ha; HD Boilan – Kecamatan Tiloan seluas 122 ha; HD Monggonit – Kecamatan Tiloan seluas 781 ha; HD Talaki – Kecamatan Paleleh seluas 763 ha; HD Lripubogu – Kecamatan Gadung seluas 188 ha; HD Labuton – Kecamatan Gadung seluas 298 ha; HD Mendaan – Kecamatan Karamat seluas 413 ha; HD Busak I – Kecamatan Karamat seluas 933 ha; dan HD Mokupo – Kecamatan Karamat seluas 127 ha.

Peranserta para pihak untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa-desa di atas berupa fasilitasi penguatan kelembagaan; peningkatan kapasitas termasuk manajeman usaha; pembentukan koperasi; tata batas areal kerja; penyusunan RPHD; penyusunan rencana kerja tahunan; pasca Panen; pengembangan usaha; dan akses pasar.

 

Organisasi KPH Pogogul

Pada awalnya, KPH Pogogul merupakan KPH kabupaten yang organisasinya dibentuk pada tahun 2013 melalui Peraturan Bupati Buol, dengan organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Buol.

Pada saat ini, organisasi KPH Pogogul merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor  45 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016. Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai operasional sejak Januari 2017.