Perhutanan Sosial di KPH Pogogul (Bag 1): Hutan Desa Air Terang

Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul (KPH Pogogul) merupakan salah satu KPH di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.756/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan luas ± 199.533  ha, terdiri dari HL ± 44.257 ha, HP ± 54.008 ha, dan HPT  ± 101.268 ha. Secara administrasi, wilayah KPH Pogogul berada di lintas kabupaten, meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli.

Dalam pengelolaan hutan di atas, beberapa kegiatan pokok berupa pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan telah dilakukan semenjak pembentukan kelembagaan KPH Pogogul.

Namun demikian fakta di lapangan menunjukan bahwa di dalam kawasan hutan terdapat penduduk yang telah bertahun-tahun melakukan usaha tani, bahkan ada beberapa kawasan hutan yang telah dimukimi oleh penduduk setempat. Jika tidak ada penanganan terhadap permasalahan ini, maka tujuan pembangunan KPH menuju pengelolaan lestari akan semakin sulit tercapai.

Untuk meminimalkan kekhawatiran di atas, serta dalam upaya penciptaan pengelolaan hutan yang berkeadilan, KPH Pogogul mendorong pembangunan perhutanan sosial melalui pemberian areal hak pengelolaan lahan hutan berupa Hutan Desa, dengan mengakomodir secara optimal peran masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan.

Upaya mendorong implementasi perhutanan sosial, juga sejalan dengan arahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Pogogul yang telah ditetapkan pada tahun 2014 melalui Kepmenhut No. SK.5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014 tanggal 8 September 2014, yang pembangunannya diantaranya diarahkan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa.

Fasilitasi penyiapan kawasan perhutanan sosial secara nyata dilakukan mulai tahun 2017, dengan sasaran fasilitasi dilakukan terhadap penduduk desa yang melakukan usaha tani di dalam kawasan hutan, terutama yang masuk dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Berdasarkan PIAPS Tahun 2017, sebaran indikatif areal perhutanan sosial pada wilayah KPH Pogogul seluas 2.112 ha, dengan rincian pada hutan produksi seluas 1.181 ha dan hutan produksi terbatas seluas 931 ha. Secara administratif, sebaran tersebut terletak di Kecamatan Gadung seluas 186 ha, Kecamatan Lakea seluas 124 ha, dan Kecamatan Tiloan seluas 1.802 ha.

 

Pelaksanaan fasilitasi perhutanan sosial dilakukan oleh  KPH Pogogul, mulai dari tahap sosialisasi aturan tentang perhutanan sosial, fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa, fasilitasi penyusunan pengurus lembaga pengelola hutan desa (LPHD), fasilitasi pembuatan peta usulan, hingga fasilitasi penyusunan gambaran umum lokasi usulan.

Setelah melalui fasilitasi penyusunan kelengkapan usulan perhutanan sosial, tahap berikutnya mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan desa (HPHD) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh masing-masing ketua LPHD. Atas permohonan dari ketua LPHD, Sub Direktorat Hutan Desa Kementerian LHK dan Balai PSKL kemudian melakukan verifikasi lapangan.

Pada wilayah KPH Pogogul, secara keseluruhan terdapat 14 (empat belas) LPHD baik yang telah memperoleh ijin maupun yang dalam proses penetapan ijin dengan luas keseluruhan mencapai 8.296 ha. Jika dibandingkan dengan luas PIAPS pada wilayah KPH Pogogul seluas 2.112 ha, maka jumlah keseluruhan luas ijin PS dan permohonan PS yang telah diverifikasi jauh melampaui luas PIAPS.

Hingga saat ini (Mei 2018), LPHD yang telah memperoleh ijin Perhutanan Sosial berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebanyak 8 (delapan) unit atau seluas 2.532 ha. Ijin ini meliputi HPHD Air Terang, HPHD Lakuan Buol, HPHD Nandu, HPHD Boilan, HPHD Monggonit, HPHD Talaki, HPHD Lripubogu, dan HPHD Labuton.

Sedangkan 6 (enam) unit permohonan HPHD lainya sudah diverifikasi oleh Subdit Hutan Desa bersama Balai PSKL Kementerian LHK, dan saat ini dalam proses penetapan Menteri LHK. Enam permohonan ini meliputi permohonan LPHD Baturata, LPHD Lokodoka, LPHD Diapati, LPHD Mendaan, LPHD Busak I, dan permohonan LPHD Mokupo.

 

Profil Hutan Desa Air Terang

HD  Air Terang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5025/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 tgl 4 Oktober 2017, dengan areal  seluas ±165 Ha.

HD  Air Terang terletak di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Posisi berdasarkan DAS berada pada DAS Buol/Sub DAS Alimbungan. Batas HD  Air Terang meliputi sebelah utara Kecamatan Lakea, sebelah selatan Desa Kokobuka dan DesaLomuli, sebelah timur Desa Monggonit, Desa Boilan dan Desa Balau, dan sebelah barat Kecamatan Lakea.

HD  Air Terang berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi. Kondisi fisik tutupan lahan 59,4 ha hutan primer, 41,25 ha hutan sekunder, 36,3 ha perkebunan, 28,05 ha pertanian lahan kering. Berada pada ketinggian 576 mdpl. Kelerengan Landai (8 – 15%). Topografi dominan dataran.

Jenis tanaman yang diusahakan masyarakat: pohon durian, pohon rambutan, tanaman kakao, dan tanaman nilam. Sedangkan potensi usaha dalam kawasan meliputi (1) Pemanfaatan kawasan, berupa budidaya rotan, pohon jabon, pohon kemiri dan pohon aren; (2) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan, berupa kayu palapi, nyatoh dan jabon. (3) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam, berupa rotan, buah kemiri, air gula aren, buah kakao, madu lebah, getah damar dan HHBK lainnya. (4) Pemanfaatan jasa lingkungan, berupa air, wisata alam dan jasa lingkungan lainnya.

Aksesbilitas dari desa menuju lokasi hutan desa tergolong sedang, dengan lokasi yang mudah dijangkau. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 584 jiwa, perempuan sebanyak 567 jiwa. Jumlah KK 337 KK. Mata pencaharian utama petani. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Swadaya Kategori 1.

Kearifan lokal dalam melestarikan hutan yang terdapat di Desa Air Terang di antaranya masyarakat desa berkeyakinan bahwa dalam pemanfaatan hasil hutan tidak dapat ditebang. Kemudian masyarakat juga berkeyakinan bahwa pegunungan, sungai dan sumber-sumber mata air diyakini sebagai bagian penting kehidupannya, untuk itu keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan.

(Ditulis oleh: Nurudin, KPH Pogogul)

 

 

RSS
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Whatsapp