Menyelenggarakan Keadilan Rimba?

Hutan merupakan barang publik, sehingga setiap orang mempunyai hak untuk menerima manfaat dan kewajiban untuk mempertahankan eksistensinya.

Kawasan hutan tidak berada pada ruang yang hampa, tanpa ada sesuatu apa pun di sekitarnya. Kenyataannya, tidak sedikit desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan kondisi masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Dampelas Tinombo saja, terdapat 52 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan unit kelola ini. Sementara itu, keadaan penduduk di 52 desa yang berbatasan langsung dengan areal KPH secara dominan memiliki pekerjaan sebagai petani (termasuk petani penggarap). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan tergolong tinggi. Dalam kondisi seperti ini, terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan menjadi lumrah terjadi. Karena ini juga, tidak jarang terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan.

SelanjutnyaMenyelenggarakan Keadilan Rimba?