Tiga Pola Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Dalam aspek pemanfaatan hutan terdapat beberapa ketentuan terkait implementasi kerjasama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diatur melalui beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerjasama pemanfaatan hutan di antaranya dilakukan melalui (1) kemitraan kehutanan; (2) kerjasama untuk mendukung ketahanan pangan; dan (3) kerjasama pemanfaatan hutan di KPH.

 

Pola 1: Kemitraan Kehutanan  

Ketentuan terkait kemitraan kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk dari Perhutanan Sosial yang dilakukan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

KPH selaku pengelola hutan wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutaan.

Ketentuan areal Kemitraan Kehutanan, meliputi (1) areal konflik dan yang berpotensi konflik; (2) areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; (3) uas areal maksimal 2 hektar untuk setiap kepala keluarga; (4) pada areal yang sedang berkonflik, diatur sesuai kondisi lapangan dan secara bertahap luas areal dibatasi 2 hektar; dan (5) batasan luas maksimal 2 hektar, tidak berlaku pada kerjasama pemungutan HHBK atau Jasling.

Permohonan kemitraan dilakukan oleh KPH kepada Menteri dengan tembusan Dirjen dan Gubernur. Kemudian, Menteri melalui Dirjen memberikan persetujuan kemitraan.

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh KPH, dan dapat dibantu oleh Pokja PPS. Selanjutnya, hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar penyusunan naskah kesepakatan kerjasama oleh KPH dengan masyarakat, dan dapat dibantu PPS.

Naskah kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh KPH dan mitra, diketahui oleh desa, atau camat atau lembaga adat setempat. Kemudian, naskah kesepakatan kerjasama dilaporkan kepada Dirjen, dengan tembusan Kepala BP2SDM, Gubernur, Kadishut Prov, Kepala UPT. BPSKL, dan pihak terkait. Pembagian hasil atas kemitraan kehutanan diatur di dalam naskah kesepakatan kerjasama.

KPH yang telah melaksanakan kemitraan sesuai ketentuan Permen ini, dapat diberikan insentif berupa kemudahan pelayanan di lingkup Kementerian LHK. Sedangkan KPH yang tidak melaksanakan ketentuan Permen ini, diberikan sanksi.

Beberapa catatan penting terkait ketentuan ini di antaranya pendelegasian kewenangan pemberian persetujuan kemitraan dari Menteri kepada Gubernur tidak diatur. Hal ini berbeda dengan ketentuan PS lainnya (HD, HKm dan HTR) yang memberi peluang pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin dari Menteri kepada Gubernur.

Kemudian, RPHJP KPH tidak menjadi dasar dari kemitraan kehutanan ini, sehingga kelembagaan KPH baru yang belum melakukan tata hutan dan belum memiliki RPHJP pun dapat melakukan skema ini. Dengan tidak dipersyaratkannya RPHJP KPH, memungkinkan lokasi kemitraan dapat dilakukan di semua blok tata hutan KPH sepanjang pada areal konflik dan yang berpotensi konflik, atau areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, serta memperhatikan arahan RPHJP (bagi KPH yg telah memiliki RPHJP).

Dalam pola kemitraan kehutanan, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) tidak menjadi dasar dari kemitraan kehutanan ini, hal ini berbeda dengan ketentuan PS lainnya (HD, HKm dan HTR) yang didasarkan atas PIAPS.

 

Pola 2: Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk mendukung Ketahanan Pangan

Pola kerjasama ini diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. Permenhut LHK P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Tujuan kerjasama untuk menjamin pencapaian produksi pangan nasional, dengan menerapkan prinsip tata kelola hutan yang baik. Sedangkan jenis komoditas meliputi: tebu, padi, jagung, dan sapi.

Areal kerjasama hanya pada areal izin pemanfaatan hutan, areal kerja Perum Perhutani, dan wilayah tertentu KPH yang berada pada hutan produksi.

Mitra meliputi: BUMN, BUMD, BUMS, atau Koperasi. Prosedur permohonan kerjasama dilakukan oleh Mitra dengan menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen dan Gubernur.

Menteri memerintahkan Dirjen dalam hal permohonan kerjasama pada izin pemanfaatan hutan, atau Gubernur (dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH, untuk melakukan penilaian persyaratan.

Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri menerbitkan surat persetujuan kepada mitra. Berdasarkan persetujuan Menteri, KPH/pemegang izin bersama mitra membuat perjanjian kerjasama, kemudian ditindaklanjuti dalam rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh KPH/pemegang izin pemanfaatan hutan dengan mitra. Pembagian/sharing atas pemanfaatan hutan diatur di dalam perjanjian kerjasama.

Luas areal yang dimohon kerjasama paling luas 20.000 hektar. Dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Mitra kerjasama selain BUMN atau BUMD, harus memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan.

Catatan penting terhadap ketentuan ini bahwa kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan (P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016) pada KPH, dilakukan di wilayah tertentu dan didasarkan atas arahan RPHJP. Oleh karena iitu, kelembagaan KPH baru yang belum melakukan pembagian blok pengelolaan (tata hutan) dan belum memiliki RPHJP belum dapat melakukan skema ini.

 

Pola 3: Kerjasama Pemanfaatan Hutan di KPH

Pola kerjasama ini diatur melalui Permen LHK No. P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017. Pengaturan ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan untuk (1) memperkuat pengelolaan hutan lestari, dan (2) mendukung tugas dan fungsi KPH, serta (3) mendukung kemandirian KPH, (4) pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak.

Kerjasama dapat dilakukan melalui kerjasama usaha pemanfaatan kawasan; usaha pemanfaatan jasa lingkungan; usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; dan kerjasama usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Jenis kerjasama usaha pemanfaatan kawasan meliputi budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; budidaya ulat sutera; penangkaran satwa; budidaya sarang burung walet; atau budidaya hijauan makanan ternak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pola agroforestry, silvopastura, dan/atau silvofishery.

Kerjasama usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; penyerapan dan atau penyimpan karbon; atau pemanfaatan panas bumi (geothermal).

Kerjasama usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dengan ketentuan hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya, meliputi kegiatan: pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Hasil Hutan Kayu yang telah menjadi asset KPH dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan dalam hal sudah tidak ada lagi potensi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan Jasling, dan Pemanfaatan HHBK.

Jenis kerjasama usaha pemanfaatan HHBK, diantaranya kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil.Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil.

Kerjasama ini dipersyaratkan dilakukan pada KPH yang mempunyai RPHJP dan RPHJPd yang telah disahkan. Menerapkan PPK-BLUD atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal KPH belum menerapkan PPKBLUD maka pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor ke Kas Daerah, setelah kewajiban pengenaan PNBP kepada negara dilunasi.

Jangka waktu perjanjian kerjasama pemanfaataan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan jangka waktu perjanjian kerjasama pemanfaataan hasil hutan kayu, paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Kerjasama dapat dilakukan dengan BUMDesa, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN, atau BUMSI. Pengajuan permohonan kerjasama dilakukan secara tertulis dengan melampirkan proposal kerjasama, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, apabila kerjasama akan dilakukan dengan BUMDesa atau koperasi setempat. Dengan permohonan ditembuskan kepada Kepala KPH, dan Kepala BPHP; atau Gubernur, apabila kerjasama akan dilakukan dengan UMKM atau BUMD. Dengan permohonan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala KPH dan Kepala BPHP. Penyusunan proposal kerjasama untuk BUMDes dan koperasi setempat dapat difasilitasi oleh KPH. Setelah proposal dinilai layak, Kepala Dinas Kehutanan bersama BUMDesa/koperasi setempat, atau Gubernur bersama UMKM/BUMD menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah kerjasama, dan selanjutnya ke tahap penandatanganan kerjasama. Pembagian hasil diatur di dalam perjanjian kerjasama.

Luas maksimal areal kerjasama untuk: BUM Desa 1.000 hektar, Koperasi setempat 2.000 hektar, UMKM 2.000 hektar, BUMD 5.000 hektar, BUMN 20.000 hektar, dan BUMSI 20.000 hektar.

Catatan penting dari ketentuan ini adalah RPHJP KPH menjadi dasar dari kerjasama ini, sehingga kelembagaan KPH baru yang belum memiliki RPHJP belum dapat melakukan skema ini.